Cara daftar NPWP yayasan online adalah topik yang banyak dicari oleh pendiri, pembina, maupun pengurus yayasan yang ingin memastikan organisasinya terdaftar secara sah di sistem perpajakan. Berbeda dengan badan usaha komersial, yayasan adalah badan hukum nirlaba yang pengaturannya mengikuti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, sehingga proses administratifnya mengikuti kaidah tersebut.
Ringkasan cepat
- Yayasan berbadan hukum wajib memiliki NPWP badan yang terpisah dari NPWP pribadi pendiri.
- Pendaftaran dimulai dari ereg.pajak.go.id dengan jenis wajib pajak badan.
- Siapkan akta pendirian dan SK pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, SK pengurus, KTP dan NPWP pengurus.
- Setelah NPWP terbit, aktivasi EFIN dan login awal dilakukan di KPP terdaftar.
- Layanan pelaporan kini terintegrasi dengan Coretax DJP dan DJP Online.
Mengapa yayasan butuh NPWP sendiri?
Yayasan adalah badan hukum yang didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan harta pribadi pendiri. Karena statusnya sebagai badan hukum, yayasan memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari pendirinya, termasuk di bidang perpajakan. NPWP yayasan dipakai untuk:
- Melakukan transaksi resmi atas nama yayasan, misalnya pembelian aset, kontrak kerja sama, atau pengajuan hibah.
- Membuka rekening bank atas nama yayasan.
- Memotong dan melaporkan pajak atas transaksi yang dilakukan yayasan.
- Mengajukan izin operasional dan kerja sama dengan instansi pemerintah atau donor.
Banyak yayasan kecil beranggapan cukup menggunakan NPWP pribadi ketua untuk urusan administrasi. Pandangan ini keliru karena setiap transaksi yang mengatasnamakan yayasan idealnya menggunakan NPWP badan, bukan NPWP pribadi pengurus. Untuk pemahaman dasar NPWP, silakan baca NPWP adalah.
Syarat dan dokumen yang dibutuhkan
Berikut dokumen yang perlu disiapkan sebelum mendaftar:
- Akta pendirian yayasan yang sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, lengkap dengan AD/ART.
- SK pengangkatan pengurus aktif, termasuk pembina, pengurus, dan pengawas.
- KTP elektronik seluruh pengurus yang namanya tercantum dalam akta.
- NPWP pribadi seluruh pengurus; jika belum punya, lihat panduan di cara membuat NPWP online dan daftar NPWP online.
- Surat keterangan domisili yayasan dari kelurahan, RT/RW, atau pengelola gedung.
- Akun email dan nomor HP aktif untuk menerima EFIN dan OTP.
- NPWP pribadi pendiri (jika berbeda dari pengurus).
Untuk yayasan yang memiliki unit usaha, seperti klinik, sekolah, atau panti, siapkan juga KBLI yang relevan. Penjelasan KBLI dapat Anda baca di KBLI adalah.
Alur pendaftaran NPWP yayasan secara online
- Pastikan akta yayasan sudah disahkan Kemenkumham dan AD/ART sudah final.
- Buka ereg.pajak.go.id dan pilih pendaftaran WP baru.
- Pilih jenis wajib pajak Badan, lalu isi kolom nama badan dengan nama resmi yayasan sesuai akta.
- Isi alamat domisili, KPP terdaftar, dan KBLI yang sesuai dengan kegiatan yayasan (pendidikan, sosial, kesehatan, agama, dan lain-lain).
- Unggah dokumen: akta pendirian, SK pengurus, KTP, NPWP pengurus, dan domisili.
- Setelah pengajuan, Anda akan menerima notifikasi dan EFIN akan dikirim ke email atau nomor HP penanggung jawab.
- Lakukan aktivasi EFIN di KPP tempat yayasan terdaftar dengan membawa seluruh dokumen asli.
- Setelah NPWP keluar, daftarkan akun yayasan di djponline.pajak.go.id dan login pertama untuk aktivasi.
- Layanan administrasi pajak yayasan kini banyak berpindah ke coretaxdjp.pajak.go.id, sehingga pastikan pengurus memahami alur baru ini.
Peran pembina, pengurus, dan pengawas
Yayasan memiliki tiga organ: pembina, pengurus, dan pengawas. Ketiganya tercantum dalam akta dan biasanya diminta oleh DJP saat pendaftaran NPWP. Pembina memegang wewenang tertinggi dan tidak terlibat langsung dalam operasional. Pengurus menjalankan kegiatan yayasan sehari-hari. Pengawas menjalankan fungsi kontrol.
Saat mendaftarkan NPWP, yang menjadi penanggung jawab akun pajak biasanya adalah ketua pengurus atau bendahara. Pastikan orang yang ditunjuk memahami penggunaan EFIN, password DJP Online, dan kewajiban pelaporan yayasan. Pergantian pengurus harus dilaporkan ke DJP untuk memperbarui data, agar tidak ada ketidaksesuaian saat pemeriksaan.
Yayasan dengan kegiatan usaha
Beberapa yayasan menjalankan unit usaha untuk mendanai kegiatan sosialnya, misalnya yayasan pendidikan yang mengelola sekolah berbayar, atau yayasan kesehatan yang mengelola klinik. Unit usaha ini umumnya tetap di bawah nama yayasan, sehingga transaksi dan pajaknya dilaporkan melalui NPWP yayasan.
Namun, struktur organisasi dan KBLI-nya harus jelas. Jika unit usaha sudah terlalu besar dan komersial, pertimbangkan untuk membentuk PT atau badan usaha terpisah agar tidak mencampuradukkan keuangan nirlaba dengan komersial. Pembahasan tentang badan usaha dapat ditemukan di NIB adalah yang menjelaskan identitas berusaha yang terpisah dari NPWP.
Kesalahan umum saat daftar NPWP yayasan
- Mendirikan yayasan tapi tidak mengurus badan hukum, sehingga sulit dibuatkan NPWP badan.
- Menggunakan NPWP pribadi pendiri untuk seluruh transaksi yayasan.
- Tidak memperbarui data pengurus di DJP setelah ada pergantian ketua atau bendahara.
- Salah memilih KPP terdaftar karena domisili berbeda dengan alamat operasional.
- Mengunggah dokumen kedaluwarsa, misalnya SK pengurus yang sudah tidak berlaku.
FAQ tentang cara daftar NPWP yayasan online
Apakah yayasan kecil juga wajib punya NPWP?
Ya, sepanjang yayasan sudah berbadan hukum, NPWP badan tetap dibutuhkan. Namun, kewajiban pelaporan pajak menyesuaikan kegiatan dan penghasilan yayasan.
Apakah pengurus yayasan otomatis menjadi wajib pajak juga?
Ya, pengurus yang menerima honor atau gaji dari yayasan tetap harus memiliki NPWP pribadi dan melapor SPT pribadi. Ini terpisah dari NPWP yayasan.
Bisakah pengurus yang tidak tercantum di akta mengakses akun DJP?
Tidak, hanya pengurus yang namanya tercantum dalam akta dan terdaftar di DJP yang dapat menjadi penanggung jawab akun. Jika ingin menambah, lakukan perubahan akta dulu.
Berapa lama aktivasi EFIN selesai?
Aktivasi EFIN biasanya dapat dilakukan pada hari yang sama dengan kedatangan di KPP, asalkan dokumen lengkap. Hubungi Kring Pajak 150200 untuk kepastian jadwal KPP setempat.
Apakah ada biaya resmi untuk pendaftaran?
Tidak ada biaya resmi dari DJP untuk penerbitan NPWP. Jika Anda menggunakan jasa pendamping, biaya yang muncul adalah biaya jasa, bukan pungutan DJP.
Penutup
Mendaftar NPWP yayasan secara online adalah bagian dari tata kelola organisasi nirlaba yang baik. Dengan NPWP badan yang valid, yayasan bisa bekerja sama dengan berbagai pihak secara resmi, menerima hibah dengan bukti perpajakan yang sah, dan menjalankan kegiatan sosialnya dengan administrasi yang tertib. Manfaatkan ereg.pajak.go.id, DJP Online, dan Coretax DJP untuk setiap langkah, dan jaga kerahasiaan EFIN serta password akun yayasan Anda.