Banyak pengurus masjid masih beranggapan bahwa lembaga keagamaan tidak memerlukan NPWP karena tidak berbisnis. Padahal, sekarang banyak masjid menerima donasi rutin dari perusahaan, mengelola unit usaha penopang ibadah seperti kantin atau sewa gedung, serta ingin membuka rekening resmi atas nama badan hukum. Tanpa NPWP, semua transaksi ini bisa menimbulkan masalah administrasi dan bahkan mempengaruhi legalitas donasi yang masuk. Jadi, memahami cara membuat NPWP masjid bukan lagi hal yang opsional, melainkan kebutuhan untuk menjaga transparansi dan kepatuhan pajak lembaga Anda.
Alasan masjid butuh NPWP, bukan cuma formalitas
Kebutuhan NPWP untuk masjid muncul dari berbagai skenario yang sekarang sudah umum terjadi. Pertama, banyak perusahaan yang menyalurkan donasi atau program Corporate Social Responsibility (CSR) ke masjid, dan mereka mewajibkan penerima memiliki NPWP aktif agar bisa membuat bukti pemotongan pajak. Tanpa NPWP, perusahaan tidak bisa mengakui donasi tersebut sebagai pengurang penghasilan kena pajak, sehingga bantuan yang diberikan akan berkurang atau bahkan ditolak.
Kedua, jika masjid Anda memiliki unit usaha seperti kantin, layanan sewa sound system, tempat parkir berbayar, atau penyewaan gedung untuk acara, NPWP badan diperlukan untuk melaporkan dan membayar pajak dari penghasilan usaha tersebut. Ketiga, bank akan meminta NPWP badan jika Anda ingin membuka rekening korporasi atas nama masjid, bukan hanya NPWP pribadi pengurus. Dan yang keempat, jika masjid ingin mengajukan izin operasional pendidikan seperti TPA atau madrasah, NPWP badan adalah syarat administratif yang tidak bisa diganti dengan identitas pribadi.
Pilih bentuk badan hukum yang sesuai terlebih dahulu
Sebelum mendaftar NPWP, penting untuk memastikan masjid memiliki identitas badan hukum yang dikenali Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Mayoritas masjid di Indonesia awalnya berdiri sebagai perkumpulan masyarakat atau yayasan keagamaan tanpa akta notaris. Untuk keperluan NPWP, Anda bisa memilih beberapa bentuk badan yang sesuai:
Paling lazim adalah yayasan keagamaan. Bentuk ini memerlukan akta notaris pendirian yang disahkan Kemenkumham, sehingga memiliki status badan hukum resmi. Jika masjid Anda sudah memiliki akta yayasan, proses pendaftaran NPWP akan jauh lebih lancar.
Alternatif kedua adalah perkumpulan keagamaan, yaitu wadah kegiatan sosial keagamaan yang terdaftar sebagai badan hukum setelah memiliki SK Kemenkumham. Bentuk ini cocok jika masjid Anda masih berstruktur perkumpulan tanpa tujuan komersial.
Untuk masjid kecil dengan struktur sederhana yang tidak ingin melewati proses pendirian yayasan yang panjang, ada opsi lembaga keagamaan Kemenag yang bisa dijadikan identitas untuk mendaftar NPWP ke DJP.
Langkah-langkah praktis membuat NPWP masjid
Setelah Anda memutuskan bentuk badan hukum, persiapkan dokumen yang dibutuhkan terlebih dahulu: akta pendirian yayasan atau SK Kemenkumham perkumpulan, KTP seluruh pengurus (minimal Ketua, Sekretaris, Bendahara), NPWP pribadi penanggung jawab, dan surat domisili masjid.
Kemudian, daftarkan badan Anda melalui situs resmi DJP di https://www.pajak.go.id/panduan-registrasi. Saat mengisi formulir, pilih kategori Badan/Lembaga Sosial Keagamaan agar mendapatkan perlakuan pajak yang sesuai. Isi Formulir 1.1 (pendaftaran badan) dengan lengkap, lampirkan susunan pengurus yang berlaku, jelaskan sumber penghasilan lembaga, dan pilih KBLI yang sesuai dengan kategori nirlaba atau usaha penopang ibadah.
Setelah dokumen terkirim, tunggu verifikasi dari petugas KPP terdaftar. Proses ini umumnya memakan waktu 1 sampai 7 hari kerja. Jika semua dokumen lengkap dan sesuai, NPWP akan terbit dan bisa digunakan untuk berbagai keperluan transaksi masjid.
Pengecualian PPh dan kewajiban lapor SPT nihil
Banyak pengurus beranggapan bahwa donasi yang masuk ke masjid sepenuhnya dan tidak perlu dilaporkan. Padahal, aturan PPh untuk lembaga keagamaan lebih spesifik. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf a UU PPh, sumbangan yang diterima oleh badan sosial keagamaan tidak termasuk objek pajak, asalkan sumbangan tersebut digunakan untuk kegiatan keagamaan atau sosial, tidak disalurkan kembali sebagai dividen atau bonus pengurus, dan ada bukti tertulis yang sah seperti kwitansi, surat donasi, atau bukti transfer.
Tapi, penghasilan dari unit usaha komersial masjid tidak termasuk dalam pengecualian tersebut. Jika kantin atau sewa gedung masjid menghasilkan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun, penghasilan itu dikenai PPh Final untuk UMKM. Jika di atas ambang tersebut, masjid wajib melaporkan dan membayar PPh sesuai jenis usaha dan badan hukum yang dimiliki.
Yang paling sering dilupakan adalah kewajiban melapor SPT Tahunan. Bahkan jika penghasilan masjid hanyalah dari donasi yang bukan objek pajak, Anda tetap wajib menyampaikan SPT Tahunan 1770S nihil setiap tahun. Jika tidak melapor selama dua tahun berturut-turut, NPWP masjid akan berstatus non-efektif, dan perusahaan yang ingin memberikan donasi tidak akan bisa memotong pajak untuk sumbangan tersebut. Jadi, jangan anggap lapor SPT sebagai beban tambahan, melainkan cara menjaga agar NPWP tetap aktif dan donasi tetap bisa masuk.
Kesimpulan
Cara membuat NPWP masjid tidak jauh berbeda dengan pendaftaran NPWP badan lain, yang membedakan hanya kategori badan dan lampiran dokumen yang menyesuaikan karakteristik lembaga keagamaan. Jangan tunggu ada kebutuhan mendesak untuk mendaftar. Miliki NPWP sedari dulu, kelola administrasi dengan rapi, dan jaga agar semua laporan pajak disampaikan tepat waktu. Dengan demikian, masjid Anda bisa menerima donasi dengan legal, mengelola unit usaha tanpa hambatan, dan tetap beroperasi sesuai aturan yang berlaku.