Cara menghapus NPWP pribadi sering menjadi pertanyaan wajib pajak yang merasa sudah tidak lagi memiliki kewajiban pajak. Penting dipahami bahwa dalam administrasi DJP, NPWP tidak benar-benar “dihapus”, melainkan dinonaktifkan menjadi non-efektif atau dicabut sesuai prosedur. Artikel ini membahas kapan dan bagaimana WPOP bisa mengajukan penonaktifan, syaratnya, serta cara mengaktifkan kembali jika di kemudian hari kembali memiliki penghasilan.
Ringkasan cepat
- NPWP tidak bisa dihapus permanen, hanya dinonaktifkan (non-efektif) atau dicabut.
- Penonaktifan berlaku untuk: WP meninggal, pindah kewarganegaraan, di bawah PTKP, tidak lagi kerja/usaha.
- Pengajuan ke KPP tempat WP terdaftar, dengan dokumen pendukung.
- Status bisa dicek di DJP Online.
- Aktivasi ulang bisa diajukan kapan saja.
- Hubungi Kring Pajak 150200 untuk konsultasi.
Perbedaan penonaktifan vs pencabutan
Dalam sistem DJP, ada dua status yang bisa mengubah kondisi NPWP:
1. Penonaktifan (Non-Efektif)
- NPWP tetap ada di sistem, hanya status kewajiban pajak yang berhenti.
- Berlaku untuk WPOP yang tidak memenuhi syarat subjektif/objektif.
- Bisa diaktifkan kembali dengan mudah.
- Data historis (SPT, e-Faktur) tetap tersimpan.
2. Pencabutan (Cabut)
- NPWP dianggap tidak pernah ada secara administratif.
- Berlaku untuk NPWP yang diterbitkan tidak sesuai prosedur (misalnya duplikat).
- Tidak bisa diaktifkan kembali, harus bikin NPWP baru.
Untuk WPOP, penonaktifan adalah prosedur yang umum. Pencabutan jarang terjadi untuk WPOP.
Kapan NPWP perlu dinonaktifkan?
Penonaktifan NPWP WPOP biasanya dilakukan dalam situasi:
- Meninggal dunia — ahli waris mengajukan untuk mencegah kewajiban yang tidak relevan.
- Pindah kewarganegaraan — tidak lagi menjadi subjek pajak Indonesia.
- Di bawah PTKP — penghasilan tahunan di bawah Rp 54 juta (TK/0) atau Rp 58,5 juta (K/0).
- Pensiun — tidak lagi memiliki penghasilan aktif.
- Tidak lagi kerja/usaha — misalnya ibu rumah tangga, mahasiswa full-time, atau yang mengundurkan diri dari pekerjaan.
Penting: meskipun tidak ada penghasilan, WP yang sebelumnya terdaftar tetap wajib dilaporkan SPTnya sampai status non-efektif. Penonaktifan baru sah setelah disetujui KPP.
Syarat penonaktifan
Dokumen yang harus disiapkan tergantung situasi:
- Untuk WP meninggal: akta kematian, surat keterangan ahli waris, KTP ahli waris.
- Untuk pindah negara: paspor baru negara lain, surat keterangan pindah WNI.
- Untuk di bawah PTKP: surat keterangan tidak memiliki penghasilan (dari RT/RW atau kantor).
- Untuk pensiun: surat keputusan pensiun dari perusahaan atau dana pensiun.
- Dokumen universal: KTP, NPWP asli (jika ada), formulir permohonan penonaktifan.
Semua dokumen harus asli + fotokopi, dan beberapa perlu legalisir notaris untuk dokumen dari luar negeri.
Prosedur penonaktifan
Langkah-langkah pengajuan ke KPP:
- Siapkan dokumen sesuai situasi.
- Datang ke KPP tempat NPWP terdaftar.
- Ambil formulir permohonan penonaktifan di loket.
- Isi formulir dengan data lengkap dan alasan penonaktifan.
- Serahkan dokumen pendukung untuk diverifikasi.
- Tunggu proses verifikasi 7-14 hari kerja.
- Cek status di DJP Online setelah beberapa hari.
Jika disetujui, status NPWP berubah menjadi non-efektif. WP tidak lagi memiliki kewajiban SPT rutin, tetapi data historis tetap tersimpan.
Aktivasi ulang NPWP non-efektif
Jika di kemudian hari Anda kembali memiliki penghasilan atau kegiatan usaha, NPWP non-efektif bisa diaktifkan kembali:
- Siapkan dokumen bukti penghasilan baru (slip gaji, kontrak kerja, NPWP usaha).
- Login ke DJP Online dengan NPWP dan EFIN lama.
- Buka menu “Profil” → “Aktivasi Kembali”.
- Isi formulir aktivasi dengan dokumen pendukung.
- Submit, tunggu verifikasi 1-7 hari kerja.
- Setelah disetujui, status kembali efektif, dan Anda bisa mulai melaporkan SPT.
Untuk aktivasi via KPP, prosesnya serupa tapi dilakukan tatap muka dengan formulir fisik.
Implikasi NPWP non-efektif
Setelah NPWP dinonaktifkan:
- Tidak bisa untuk transaksi baru (rekening, KPR, tender, dsb).
- Bisa untuk cek data historis (NPWP, SPT lampau, status kepatuhan).
- Sewa NPWP oleh pihak lain untuk transaksi komersial adalah ilegal dan bisa berakibat sanksi.
- Data di bank, KPR, atau kontrak lama masih merujuk ke NPWP yang sama, hanya tidak aktif.
Beberapa bank menolak NPWP non-efektif untuk pengajuan kredit baru, meskipun secara historis WP tersebut patuh. Karena itu, pertimbangkan matang-matang sebelum menonaktifkan.
Pertanyaan tentang NPWP WPOP
Apakah NPWP non-efektif bisa dipakai untuk SPT?
Tidak. Hanya NPWP efektif yang wajib lapor SPT. NPWP non-efektif bebas dari kewajiban SPT.
Berapa lama proses penonaktifan?
7-14 hari kerja setelah dokumen lengkap diverifikasi KPP.
Bisa cek status NPWP dari jauh?
Bisa, lewat DJP Online jika Anda masih ingat EFIN, atau via ereg.pajak.go.id untuk cek status publik (tanpa login).
Apakah penonaktifan menghapus data SPT?
Tidak. Semua SPT, bukti potong, dan transaksi historis tetap tersimpan di DJP untuk audit dan referensi.
Bisa aktivasi ulang jika pindah KPP?
Bisa, tetapi biasanya KPP baru akan otomatis membuat NPWP baru di KPP mereka. NPWP lama di KPP lama bisa diaktifkan atau dibiarkan non-efektif, tergantung kebijakan.
Penutup
Cara menghapus NPWP pribadi sebenarnya adalah proses penonaktifan menjadi non-efektif, yang memungkinkan aktivasi ulang kapan saja. Penonaktifan cocok untuk WPOP yang sudah tidak memiliki penghasilan atau kegiatan ekonomi. Untuk konsultasi lebih lanjut, hubungi Kring Pajak 150200 atau cek status NPWP di DJP Online. Legalitas.info dapat membantu Anda proses penonaktifan atau aktivasi ulang NPWP, termasuk untuk kasus ahli waris dan pindah kewarganegaraan.