WNA yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, bekerja di sini, atau menerima penghasilan dari sumber Indonesia wajib memiliki NPWP. Berbeda dengan WNI yang tinggal di dalam negeri dan bisa daftar online via e-reg, WNA dengan KITAS atau KITAP harus melapor ke KPP Pratama khusus WP Orang Asing—bukan KPP Pratama domisili. Prosesnya tatap muka, dan dokumennya relatif lebih banyak. Artikel ini mengupas tuntas alur, dokumen, serta jebakan pajak yang sering menjerat ekspatriat.
Ringkasan cepat
- Dasar hukum: UU HPP No. 7/2021 jo. PER-25/PJ/2018 tentang NPWP untuk WNA.
- Lokasi: KPP Wajib Pajak Besar, KPP WP Migas, atau KPP Pratama tempat kerja—tergantung status WP.
- Syarat utama: paspor, KITAS/KITAP, IMK (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing), RPTKA, dan NPWP sponsor.
- Wajib menjadi SPDN (Subjek Pajak Dalam Negeri) begitu tinggal > 183 hari.
- PPh 21 final 20% (tanpa tax treaty) atau tarif progresif Pasal 17 (5%-35%) dengan tax treaty.
- EFIN WNA dikirim ke email pribadi WNA, bukan sponsor.
Siapa yang wajib dan konsekuensi pajaknya
WNA pemegang KITAS kerja (bukan KITAS pensiun/rumah tangga) otomatis berstatus SPDN sejak hari pertama tinggal di Indonesia—bukan sejak 183 hari terlewati. Status SPDN berarti seluruh penghasilan worldwide-nya dikenai pajak Indonesia. Yang menarik: tarif PPh 21 yang dipotong pemberi kerja tergantung ada tidaknya tax treaty dengan negara asal. Tanpa tax treaty, gaji ekspatriat dipotong progresif 5%-35% setelah PTKP. Dengan tax treaty (AS, Belanda, Jepang, Singapura, Korea, dll), tarifnya turun menjadi 20% final atau 10% khusus dividen. PPh final 20% ini hanya berlaku untuk WNA yang tidak punya NPWP—maka memiliki NPWP adalah langkah penghematan pajak yang nyata.
6 Dokumen wajib untuk WNA
- Paspor asli (masih berlaku minimal 18 bulan) dan fotokopi halaman identitas, visa, serta cap imigrasi.
- KITAS atau KITAP asli dan fotokopi seluruh halaman.
- SKTT (Surat Keterangan Tempat Tinggal) dari kelurahan domisili.
- IMK (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing) dari Kemnaker, lengkap dengan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) yang sudah disetujui.
- NPWP sponsor atau perusahaan yang membayar gaji (biasanya PKP Badan Indonesia berbentuk PT atau cabang PMA).
- Surat keterangan kerja dari sponsor yang menyatakan jabatan, gaji bruto, dan masa kontrak.
Alur pendaftaran NPWP WNA
Langkah 1 – Kumpulkan 6 dokumen di atas, lalu fotokopi rangkap 3 (satu untuk arsip WNA, satu untuk KPP, satu untuk sponsor).
Langkah 2 – Datang ke KPP WP Migas (KPP Migas) untuk yang bekerja di sektor migas, KPP Wajib Pajak Besar untuk tenaga kerja di perusahaan besar, atau KPP Pratama terdekat dengan perjanjian tax treaty. Ekspatriat dengan tax treaty umumnya dilayani di KPP Wajib Pajak Besar karena gajinya di atas ambang WP Besar.
Langkah 3 – Isi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak (FPWP) dan Formulir Pemadanan Identitas WNA. Petugas akan memvalidasi paspor dengan database imigrasi (DITJEN IMIGRASI) untuk memastikan KITAS aktif.
Langkah 4 – Setelah disetujui, NPWP dicetak dengan format 15 digit, diakhiri “.000” untuk OP WNA. NPWP terdaftar di KPP yang sama dengan lokasi pendaftaran. Masa berlaku NPWP mengikuti KITAS—perlu diperpanjang saat KITAS diperbarui.
Langkah 5 – Aktivasi EFIN WNA via djponline.pajak.go.id. Aktivasi hanya bisa menggunakan paspor+WNA, bukan NIK. EFIN tetap 10 digit seperti WPOP WNI.
Langkah 6 – Daftarkan ke Kring Pajak 150200 (ext 2 untuk bahasa Inggris) untuk akses bantuan teknis dalam bahasa Inggris. Layanan ini penting saat WNA butuh bantuan lapor SPT atau cek status PKP.
Perbedaan NPWP WNA dengan WNI
NPWP WNA tidak memakai NIK, melainkan Passport Number sebagai identitas utama. Saat login ke djponline.pajak.go.id, kolom identitas diisi paspor, bukan NIK. EFIN tetap 10 digit dan EFIN ini terikat pada paspor. Saat paspor diganti (misal perpanjangan masa tinggal), WNA wajib memperbarui data NPWP di KPP terdaftar—jika tidak, SPT yang dilaporkan bisa dianggap tidak sah.
FAQ
WNA pemegang KITAS tapi tidak kerja, perlu NPWP?
Tidak wajib, kecuali punya penghasilan dari Indonesia (misalnya dividen, sewa properti, royalti, atau honorarium). Untuk WNA yang menikah dengan WNI dan tinggal di Indonesia tanpa bekerja, NPWP menjadi opsional.
Bisa daftar NPWP WNA via online?
Sejak 2024 DJP mewajibkan tatap muka untuk WNA. Sistem e-reg belum mendukung paspor sebagai identitas utama. Untuk WNA yang tidak bisa datang langsung, bisa dikuasakan ke sponsor dengan surat kuasa bermaterai dan fotokopi paspor+KITAS.
Berapa tarif PPh ekspatriat?
Tanpa tax treaty: progresif 5%-35% (Pasal 17). Dengan tax treaty (AS, Belanda, Jepang, Singapura, Korea, dll): umumnya 20% final untuk gaji, atau 10% untuk dividen. Tarif PPh final hanya berlaku bila WNA sudah punya NPWP.
Bagaimana jika WNA balik ke negara asal permanen?
WNA mengajukan penghapusan NPWP ke KPP terdaftar dengan SKTT yang sudah tidak berlaku, paspor dengan cap keluar, dan surat pernyataan berhenti bekerja. Baca detail di cara penghapusan NPWP. Lihat juga dasar hukum WNA di PER-25/PJ/2018 dan UU HPP No. 7/2021.
WNA dengan dua paspor (ganda kewarganegaraan) bisa daftar dua NPWP?
Tidak. Satu orang hanya boleh punya satu NPWP, terlepas dari jumlah paspor. DJP akan menolak pendaftaran kedua jika NIK atau paspor sudah pernah teregistrasi.
Penutup
NPWP WNA kini punya jalur khusus di DJP, dengan layanan berbahasa Inggris via Kring Pajak 150200 ext 2. Tanpa NPWP, ekspatriat kena PPh final 20% yang lebih berat dibanding tarif progresif setelah PTKP. Konsultasi legalitas.info mendampingi WNA, perusahaan sponsor (PMA), dan keluarga campuran untuk pendaftaran NPWP, kepatuhan PPh 21, hingga pelaporan SPT Tahunan expatriate—baik 1770 OP maupun 1771 untuk entitas PMA.