PT, CV, firma, koperasi, yayasan, dan perkumpulan adalah “Wajib Pajak Badan” yang NPWP-nya tidak bisa dicampur dengan NPWP pribadi direktur. Pendaftaran dilakukan via ereg.pajak.go.id dengan memilih kategori “Badan”, bukan “Orang Pribadi”. Dokumen utamanya bukan KTP, melainkan akta pendirian yang sudah disahkan Kemenkumham (untuk PT, yayasan, perkumpulan) atau didaftarkan ke Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) untuk CV dan firma. Sejak berlakunya PP 71/2019 jo PP 5/2021, banyak badan usaha juga sudah memiliki NIB dari OSS, namun NIB bukan NPWP—dua identitas ini tetap terpisah secara sistem.
Dokumen Wajib untuk Setiap Bentuk Badan Hukum
Untuk PT (Perseroan Terbatas):
- Akta Pendirian + SK Kemenkumham (pengesahan badan hukum)
- Akta Perubahan terakhir jika ada perubahan anggaran dasar (perubahan modal, direksi, alamat)
- KTP seluruh direktur dan komisaris, plus NPWP pribadi mereka yang masih aktif
- NPWP pemegang saham pengendali (≥25% kepemilikan) sesuai UU No. 40/2007 tentang PT
- Surat keterangan domisili atau NIB dari OSS
Untuk CV/Firma:
- Akta pendirian CV yang sudah didaftarkan di SABU (Sistem Administrasi Badan Usaha Kemenkumham)
- KTP dan NPWP seluruh sekutu aktif
- NIB dari OSS
Untuk Yayasan/Perkumpulan:
- Akta yayasan + SK Kemenkumham
- Akta pengangkatan pengurus (Pembina, Pengurus, Pengawas)
- KTP dan NPWP seluruh pembina, pengurus, dan Pengawas
- NIB OSS jika sudah melakukan pendaftaran
Alur Pendaftaran di ereg.pajak.go.id untuk Badan
Pilih menu “Daftar” lalu “Wajib Pajak Badan”. Isi nama badan persis seperti tercantum di akta, NPWP direktur utama sebagai “Penanggung Jawab”, nomor telepon kantor, email perusahaan (bukan Gmail pribadi, melainkan email korporat sesuai domain), KBLI utama sesuai OSS, dan alamat korespondensi. Setelah submit, sistem akan minta unggah PDF akta, SK Kemenkumham, dan NPWP direktur. KPP akan melakukan verifikasi dalam 3-7 hari kerja, lalu EFIN badan diterbitkan ke email perusahaan. Pelajari alur umum untuk WPOP di Daftar NPWP Online jika Anda perlu membandingkan prosedur badan vs pribadi.
Mengapa Banyak Badan Berstatus Non-Efektif
Skenario paling sering dijumpai: CV didirikan 2018, NIB sudah ada, tapi badan tidak pernah bertransaksi dan pengurus lupa bayar SPT Tahunan. Setelah dua tahun berturut-turut nihil pelaporan, status otomatis turun ke “Non-Efektif” sesuai PMK 147/PMK.03/2017. Solusinya: ajukan “Reaktivasi” lewat menu “Permohonan Perubahan Data” di DJP Online, lampirkan SPT rugi dua tahun terakhir dan laporan keuangan sederhana (neraca dan laba rugi minimal dua tahun). Proses reaktivasi biasanya butuh 7-14 hari kerja.
Perbedaan Krusial dengan WPOP
NPWP badan memiliki karakteristik berbeda dari NPWP pribadi:
- 15 digit, format XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX (diikuti digit cabang 000 untuk pusat, 001, 002 untuk cabang)
- Tarif PPh final badan 22% (PT/CV) sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf b, yayasan bisa 0% jika nonprofit sesuai PP 93/1999
- SPT Tahunan 1771, jatuh tempo 30 April
- Wajib bikin e-SPT, e-Faktur (jika PKP dengan omzet di atas Rp 4,8 miliar), dan e-Bupot
- Wajib laporan keuangan audited jika omset > Rp 50 miliar atau aset > Rp 25 miliar (amanat UU Cipta Kerja No. 11/2020)
NPWP pribadi direktur tetap terpisah; PPh 21 yang dibayar perusahaan tidak menggugurkan kewajiban SPT pribadi si direktur. Pelajari dasar-dasarnya di NPWP adalah.
FAQ
Apakah CV boleh daftar sendiri tanpa notaris?
Akta CV harus sudah ada dan didaftarkan ke SABU, tapi untuk pendaftaran NPWP badan cukup mengunggah fotokopi akta yang sudah dilegalisir atau SABU online versi PDF.
Bagaimana kalau direktur juga direktur di PT lain?
Tidak masalah, selama NPWP pribadi aktif dan lapor SPT Tahunan sendiri. Direksi rangkap dibolehkan, kecuali untuk PT Tbk yang punya aturan governance lebih ketat dari OJK.
Apakah NPWP badan sama dengan NPWP cabang?
Tidak. NPWP cabang dibuat terpisah dengan kode cabang 000 (kantor pusat), 001 untuk cabang pembantu pertama, 002 untuk cabang kedua, dan seterusnya. PPh terutang cabang dilaporkan tersendiri via SPT 1771 konsolidasi.
Bisa bayar PPh badan dari bank tanpa DJP Online?
Bisa lewat bank persepsi atau MPN (Modul Penerimaan Negara) Generation 3, tapi setoran tetap harus dilaporkan di e-SPT untuk dapat NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) sebagai bukti lunas.
Berapa lama EFIN badan keluar?
3-7 hari kerja setelah KPP menerima dan memverifikasi dokumen unggahan, lalu EFIN dikirim ke email perusahaan yang didaftarkan.
Apakah pengurus harus punya NPWP sebelum badan didaftarkan?
Idealnya ya, agar proses tidak terhambat saat KPP meminta verifikasi pengurus. Jika NPWP pengurus non-efektif, biasanya KPP meminta reaktivasi dulu sebelum melanjutkan proses NPWP badan.