Sejak diberlakukannya KBLI terbaru, yaitu KBLI 2025, banyak pelaku usaha, perusahaan, maupun investor yang masih bingung mengenai satu hal penting:
Apakah KBLI perusahaan wajib diperbarui ke KBLI 2025?
Pertanyaan berikutnya yang tidak kalah penting:
Apakah pembaruan tersebut harus melalui perubahan akta perusahaan, atau cukup dilakukan langsung melalui sistem OSS?
Jawabannya tidak selalu sama untuk setiap perusahaan. Karena itu, jangan langsung melakukan perubahan akta sebelum melakukan pengecekan di sistem OSS.
Mari kita bedah satu per satu berdasarkan alur yang perlu diperhatikan di OSS.
1. Langkah Pertama: Cek Akun OSS Terlebih Dahulu
Hal pertama yang harus dilakukan adalah login ke akun OSS perusahaan dan mengecek status KBLI yang terdaftar.
Jangan langsung berasumsi bahwa semua perusahaan harus melakukan perubahan akta.
Di dalam sistem OSS, perhatikan apakah terdapat reminder atau notifikasi mengenai status KBLI perusahaan dan apakah sistem memberikan opsi untuk melakukan migrasi secara otomatis.
Secara umum, terdapat dua kondisi yang perlu dibedakan.
A. KBLI terdeteksi sebagai KBLI 2020
Apabila sistem OSS mendeteksi bahwa KBLI perusahaan masih menggunakan KBLI 2020 dan memberikan opsi untuk melakukan migrasi secara otomatis ke KBLI 2025, maka pada kondisi ini tidak perlu langsung melakukan perubahan akta.
Artinya, proses dapat dilakukan melalui OSS dengan mekanisme migrasi KBLI yang tersedia di sistem.
B. KBLI terdeteksi sebagai KBLI lama, misalnya KBLI 2019 atau 2017
Berbeda apabila sistem menunjukkan bahwa KBLI perusahaan masih berasal dari klasifikasi yang lebih lama, seperti KBLI 2019 atau KBLI 2017.
Dalam kondisi tersebut, pada prinsipnya perusahaan perlu melakukan penyesuaian legalitas terlebih dahulu, termasuk perubahan akta apabila diperlukan, agar kegiatan usaha dalam dokumen perusahaan dapat disesuaikan dengan KBLI terbaru yang masih relevan.
Jadi, jangan menentukan perlu atau tidaknya perubahan akta hanya berdasarkan asumsi. Cek terlebih dahulu status KBLI di akun OSS.
2. Kalau Bisa Migrasi Otomatis, Apakah Cukup Mengubah Data di OSS?
Nah, di sinilah salah satu bagian yang sering menimbulkan kesalahpahaman.
Banyak pelaku usaha mengira bahwa ketika sudah masuk ke menu perubahan data, kemudian melakukan update dan menekan save, berarti KBLI-nya sudah otomatis bermigrasi ke KBLI 2025.
Belum tentu.
Yang perlu diperhatikan bukan hanya apakah data sudah berubah di halaman OSS, tetapi juga bagaimana status KBLI tersebut tercermin pada NIB dan sistem perizinan lainnya.
Karena itu, apabila OSS memberikan mekanisme migrasi otomatis, prosesnya perlu dilakukan dengan benar.
Prinsip pentingnya:
KBLI yang akan dimigrasikan perlu di-input kembali melalui proses migrasi yang disediakan OSS, bukan sekadar mengubah atau menyimpan data yang sudah ada.
Tujuannya adalah agar sistem mencatat bahwa KBLI tersebut memang telah melalui proses update/migrasi ke KBLI 2025.
Hal ini penting karena ke depan data KBLI dapat menjadi dasar integrasi dengan sistem kementerian atau instansi lainnya.
3. Kenapa KBLI Harus Di-input Ulang?
Misalnya perusahaan memiliki beberapa KBLI yang masih relevan dengan kegiatan bisnisnya.
Ketika melakukan migrasi, jangan hanya berfokus pada perubahan tampilan data di akun OSS.
Pastikan setiap KBLI yang memang masih digunakan oleh perusahaan diproses melalui mekanisme migrasi yang tersedia di OSS.
Dengan demikian, sistem dapat mengenali status KBLI tersebut sebagai KBLI yang telah diperbarui ke klasifikasi terbaru.
Ini menjadi penting terutama apabila KBLI tersebut nantinya digunakan untuk:
- pengajuan perizinan sektoral;
- integrasi dengan sistem kementerian/lembaga lain;
- pengurusan izin lanjutan;
- pemenuhan persyaratan kegiatan usaha;
- atau proses administrasi lain yang menggunakan data KBLI dari OSS.
Jadi, jangan hanya melihat apakah nama KBLI sudah muncul di layar. Periksa juga status migrasinya di sistem dan dokumen NIB yang diterbitkan.
4. Tantangan Berikutnya: Ketika KBLI Di-input Ulang, OSS Bisa Meminta Persyaratan Tata Ruang
Di sinilah banyak pelaku usaha mulai menemukan kendala.
Misalnya sebuah PT memiliki modal usaha yang cukup besar dan ingin melakukan input ulang KBLI dalam rangka migrasi ke KBLI 2025.
Ketika KBLI tersebut dimasukkan kembali, OSS dapat melakukan proses terkait kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
Persyaratan ini berkaitan dengan lokasi kegiatan usaha atau lokasi proyek.
Karena itu, sebelum melakukan input ulang KBLI, sebaiknya lakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap:
alamat lokasi kegiatan usaha/proyek + klasifikasi modal usaha + karakteristik KBLI.
Mengapa?
Karena mekanisme yang diterapkan OSS untuk kegiatan usaha nonmikro dapat melibatkan peta/poligon lokasi dan pengecekan terhadap status tata ruang wilayah tersebut.
5. Bagaimana Jika Modal Usaha Bukan Mikro?
Untuk usaha yang masuk kategori nonmikro, pada saat proses perizinan OSS dapat diminta untuk mengunggah peta polygon lokasi kegiatan usaha.
Selanjutnya sistem akan melakukan pengecekan terhadap lokasi tersebut.
Salah satu hal yang diperiksa adalah apakah lokasi kegiatan usaha sudah berada pada wilayah yang telah memiliki RDTR yang terintegrasi dengan OSS.
Ada dua kemungkinan.
Jika lokasi sudah terintegrasi RDTR
Apabila lokasi kegiatan usaha berada pada wilayah yang RDTR-nya sudah terintegrasi dan kegiatan usahanya sesuai dengan tata ruang yang ditetapkan, proses kesesuaian tata ruang dapat berjalan lebih sederhana melalui OSS.
Output kesesuaian tata ruang kemudian akan mengikuti mekanisme yang tersedia dalam sistem OSS.
Jika lokasi belum memiliki RDTR yang terintegrasi
Jika wilayah tersebut belum terintegrasi RDTR atau belum dapat diproses secara otomatis, maka pelaku usaha dapat diarahkan pada proses verifikasi/PKKPR sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
Pada tahap ini, prosesnya tentu dapat membutuhkan waktu lebih lama karena terdapat dokumen dan tahapan verifikasi yang harus dipenuhi.
6. Bagaimana Proses PKKPR?
Untuk lokasi yang memerlukan proses PKKPR, pelaku usaha harus menyiapkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan tata ruang yang berlaku.
Secara umum, prosesnya dimulai melalui OSS dengan melengkapi dokumen dan data yang diminta.
Namun, proses tersebut tidak selalu selesai hanya dengan melakukan upload dokumen.
Dalam praktiknya, pelaku usaha juga perlu melakukan follow-up kepada instansi terkait, termasuk pelayanan terpadu/PTSP dan instansi pertanahan atau tata ruang yang berwenang sesuai wilayah dan jenis prosesnya.
Tahapannya dapat berlangsung sampai lokasi kegiatan usaha mendapatkan hasil verifikasi kesesuaian tata ruang.
Artinya, kendala tata ruang bukan semata-mata persoalan KBLI.
KBLI yang di-input ulang dapat memicu kembali proses perizinan lokasi karena sistem harus memastikan kegiatan usaha tersebut sesuai dengan tata ruang di lokasi yang digunakan.
7. Setelah Tata Ruang, Masih Ada Penapisan Lingkungan
Setelah proses tata ruang terpenuhi, proses perizinan belum tentu selesai.
Selanjutnya pelaku usaha dapat masuk ke proses penapisan lingkungan melalui Amdalnet.
Pada tahap ini akan ditentukan jenis dokumen/persetujuan lingkungan yang diperlukan berdasarkan karakteristik usaha.
Secara umum, hasil penapisan dapat mengarah pada:
- SPPL
- UKL-UPL
- AMDAL
Penentuannya tidak dapat disamaratakan untuk semua KBLI.
Hal tersebut dapat bergantung pada berbagai faktor, antara lain:
- jenis atau karakteristik kegiatan usaha;
- skala usaha;
- luas lokasi;
- kapasitas kegiatan;
- potensi dampak terhadap lingkungan;
- serta parameter lain sesuai ketentuan lingkungan hidup.
Karena itu, KBLI saja tidak cukup untuk menentukan apakah suatu usaha wajib SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL.
8. Mengapa Banyak Pelaku Usaha Enggan Melakukan Migrasi KBLI?
Sekarang kita bisa memahami kenapa sebagian pelaku usaha memilih untuk menunda proses migrasi.
Masalahnya bukan selalu pada proses perubahan KBLI itu sendiri.
Masalahnya adalah ketika KBLI di-input ulang, sistem OSS dapat kembali melakukan proses yang berkaitan dengan:
KBLI → Lokasi → Tata Ruang → Lingkungan → Perizinan.
Misalnya perusahaan sebelumnya sudah memiliki NIB dan kegiatan usaha berjalan.
Kemudian perusahaan melakukan migrasi KBLI 2025.
Saat KBLI di-input ulang, sistem dapat meminta kembali data lokasi, polygon, kesesuaian tata ruang, hingga penapisan lingkungan.
Apabila lokasi ternyata belum sesuai atau belum terintegrasi RDTR, prosesnya dapat menjadi lebih panjang.
Namun perlu dipahami:
Jika perubahan atau migrasi KBLI memang diperlukan, melakukan perubahan KBLI tetap tidak menghilangkan kewajiban untuk memenuhi persyaratan tata ruang dan lingkungan yang berlaku.
Dengan kata lain, menghindari proses input ulang bukan berarti persyaratan tersebut hilang.
9. Bagaimana dengan Usaha Mikro?
Ini juga merupakan bagian yang sangat penting.
Sebelum melakukan proses migrasi atau input ulang KBLI, cek terlebih dahulu klasifikasi modal usaha perusahaan.
Untuk kegiatan usaha yang masuk kategori mikro, mekanisme tata ruang yang diterapkan dapat berbeda dengan usaha nonmikro.
Dalam mekanisme perizinan OSS, usaha mikro dapat menggunakan mekanisme pernyataan mandiri/izin tata ruang untuk usaha mikro sesuai ketentuan sistem.
Dengan mekanisme tersebut, prosesnya tidak sama dengan usaha nonmikro yang harus melalui pengecekan lokasi secara lebih detail menggunakan polygon dan RDTR.
Namun ada satu catatan penting:
Tidak semua KBLI dapat menggunakan kategori usaha mikro.
Jadi, jangan hanya melihat jumlah modal perusahaan.
Periksa juga karakteristik dan batasan pada KBLI yang dipilih, karena terdapat bidang usaha tertentu yang memiliki ketentuan khusus mengenai skala usaha atau modal.
10. Memahami Kategori Modal Usaha
Untuk mempermudah memahami proses perizinan OSS, pelaku usaha juga perlu mengetahui kategori modal usaha yang digunakan dalam sistem.
Secara sederhana, berdasarkan batas yang digunakan dalam pembahasan ini:
| Kategori | Modal Usaha |
|---|---|
| Mikro | sampai dengan Rp1 miliar |
| Kecil | > Rp1 miliar – Rp5 miliar |
| Menengah | > Rp5 miliar – Rp10 miliar |
| Besar | > Rp10 miliar |
Catatan: klasifikasi usaha tidak selalu hanya ditentukan oleh modal usaha. Untuk menentukan kategori secara tepat, tetap perlu melihat ketentuan yang berlaku dan karakteristik kegiatan usaha/KBLI yang dipilih.
Hal ini penting karena klasifikasi tersebut dapat berpengaruh terhadap mekanisme perizinan yang muncul di OSS.
11. Contoh Sederhana
Misalnya:
PT ABC memiliki beberapa kegiatan usaha dan sebelumnya sudah memiliki NIB.
Ketika login ke OSS, muncul informasi bahwa KBLI perusahaan terdeteksi menggunakan KBLI 2020 dan tersedia opsi migrasi ke KBLI 2025.
Apa yang dilakukan?
Pertama, perusahaan melakukan pengecekan terhadap seluruh KBLI yang masih relevan dengan kegiatan bisnisnya.
Kemudian masing-masing KBLI yang akan dipertahankan diproses melalui mekanisme migrasi/input ulang yang tersedia di OSS.
Namun ketika salah satu KBLI dimasukkan kembali, ternyata modal usaha PT ABC berada pada kategori nonmikro.
OSS kemudian meminta data lokasi dan polygon.
Setelah polygon diunggah, sistem melakukan pengecekan tata ruang.
Skenario 1: lokasi sesuai dengan RDTR yang terintegrasi → proses tata ruang dapat berjalan melalui mekanisme OSS.
Skenario 2: lokasi belum memiliki RDTR terintegrasi atau membutuhkan verifikasi → perusahaan harus mengikuti proses PKKPR sesuai ketentuan.
Setelah tata ruang terpenuhi, kegiatan usaha dapat masuk ke proses penapisan lingkungan melalui Amdalnet.
Hasil penapisan kemudian menentukan apakah perusahaan membutuhkan SPPL, UKL-UPL, atau AMDAL.
Barulah proses perizinan dapat dilanjutkan sesuai persyaratan yang ditampilkan OSS.
12. Checklist Sebelum Melakukan Migrasi KBLI 2025
Sebelum melakukan migrasi, jangan langsung klik perubahan data.
Lakukan pengecekan secara berurutan:
- Login ke akun OSS perusahaan.
- Cek KBLI yang terdaftar saat ini.
- Periksa apakah KBLI merupakan KBLI 2020 atau klasifikasi yang lebih lama.
- Cek apakah OSS memberikan reminder/opsi migrasi otomatis.
- Jika KBLI lama seperti 2019/2017, cek kebutuhan perubahan akta terlebih dahulu.
- Tentukan KBLI 2025 yang masih relevan dengan kegiatan usaha.
- Pastikan seluruh KBLI yang akan dipertahankan diproses melalui mekanisme migrasi OSS.
- Cek modal usaha dan kategori skala usaha.
- Cek apakah KBLI tersebut dapat menggunakan kategori mikro.
- Untuk usaha nonmikro, cek lokasi kegiatan usaha.
- Cek status RDTR dan integrasinya dengan OSS.
- Siapkan polygon lokasi apabila diminta sistem.
- Jika diperlukan, proses PKKPR.
- Setelah tata ruang terpenuhi, lakukan penapisan lingkungan melalui Amdalnet.
- Pastikan hasil penapisan lingkungan sesuai dengan kegiatan usaha.
- Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, cek kembali NIB dan status KBLI.
13. Kesimpulan: Jangan Langsung Ubah Akta!
Dari seluruh pembahasan di atas, ada satu hal yang paling penting:
Jangan langsung melakukan perubahan akta hanya karena KBLI 2025 sudah berlaku.
Langkah pertama adalah:
Cek akun OSS perusahaan.
Jika sistem menunjukkan bahwa KBLI Anda merupakan KBLI 2020 dan tersedia mekanisme migrasi otomatis, maka proses dapat dilakukan melalui OSS tanpa harus langsung melakukan perubahan akta.
Sebaliknya, jika sistem menunjukkan KBLI lama seperti KBLI 2019 atau 2017, maka perlu dilakukan pengecekan dan penyesuaian legalitas perusahaan terlebih dahulu, termasuk kemungkinan perubahan akta agar kegiatan usaha dapat disesuaikan dengan KBLI 2025 yang relevan.
Dan yang tidak kalah penting:
Migrasi KBLI bukan sekadar mengganti data lalu menekan tombol “Save”.
Pastikan KBLI yang dipertahankan benar-benar diproses melalui mekanisme migrasi yang tersedia di OSS sehingga status pembaruannya tercatat dengan benar di sistem.
Selain itu, untuk usaha nonmikro, jangan lupa bahwa proses input ulang KBLI dapat berkaitan dengan tata ruang, RDTR, polygon lokasi, PKKPR, hingga penapisan lingkungan melalui Amdalnet.
Jadi, sebelum melakukan migrasi KBLI 2025, lakukan tiga pengecekan utama:
1. Cek status KBLI di OSS
Apakah KBLI Anda 2020 atau masih menggunakan klasifikasi yang lebih lama?
2. Cek legalitas perusahaan
Apakah perlu perubahan akta atau cukup migrasi melalui OSS?
3. Cek lokasi dan skala usaha
Apakah kegiatan usaha Anda termasuk mikro atau nonmikro? Apakah lokasi sudah sesuai RDTR? Apakah membutuhkan PKKPR dan persyaratan lingkungan?
Dengan melakukan pengecekan dari awal, Anda bisa menghindari kesalahan dalam proses migrasi dan tidak perlu melakukan perubahan legalitas atau pengurusan perizinan secara berulang.
Intinya: jangan hanya mengejar KBLI-nya berubah. Pastikan seluruh rantai perizinannya juga terbaca dan terintegrasi dengan benar di OSS.
Konsultasi Migrasi KBLI 2025 & Pengurusan NIB
Masih ragu apakah perusahaan Anda perlu ubah akta atau cukup migrasi otomatis di OSS? Bingung dengan persyaratan tata ruang, RDTR, PKKPR, atau penapisan lingkungan?
Tim Legalitas.info siap membantu mengecek status KBLI perusahaan Anda, menentukan langkah yang tepat, dan mendampingi proses migrasi sampai tuntas — termasuk pengurusan perubahan akta bila memang diperlukan.
Konsultasi Gratis via WhatsApp
Artikel terkait: baca juga panduan Admin OSS dan NIB adalah.