jenis NPWP yang dikenal dalam administrasi perpajakan Indonesia tidak hanya sekadar pribadi dan badan. Ada beberapa jenis NPWP yang penggunaannya berbeda, mulai dari NPWP pribadi, badan, cabang, hingga joint operation dan BUT. Memahami jenis-jenis ini penting agar Anda tidak salah dalam pelaporan, e-Faktur, maupun pendaftaran izin usaha.
Ringkasan cepat
- Jenis NPWP utama: Orang Pribadi, Badan, dan Cabang.
- Ada juga NPWP khusus untuk Joint Operation dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).
- NPWP Orang Pribadi bisa untuk usaha perorangan.
- NPWP Badan khusus untuk PT, CV, yayasan, koperasi, dan sebagainya.
- Pelajari dasarnya di NPWP adalah dan dari NPWP.
1. NPWP Orang Pribadi (OP)
NPWP Orang Pribadi adalah jenis yang paling umum. Diterbitkan kepada individu yang memiliki penghasilan atau menjalankan usaha. Sub-kategori OP:
- OP karyawan: NPWP untuk pegawai/karyawan yang menerima gaji di atas PTKP.
- OP wirausaha: NPWP untuk pemilik usaha perorangan.
- OP profesional: NPWP untuk dokter, notaris, konsultan, dll.
- OP WNA: NPWP untuk orang asing yang tinggal di Indonesia.
NPWP OP menggunakan NIK (12 digit pertama) sebagai basis. Penjelasan tentang struktur digit di digit NPWP.
2. NPWP Badan
NPWP Badan adalah NPWP yang diterbitkan untuk entitas usaha non-individu, seperti:
- Perseroan Terbatas (PT).
- Commanditaire Vennootschap (CV).
- Yayasan.
- Koperasi.
- BUMD/BUMN.
- Firma.
NPWP Badan menggunakan nomor identitas badan (bukan NIK) sebagai basis. Setiap badan hanya memiliki satu NPWP induk, dan bisa memiliki NPWP cabang untuk lokasi operasional tambahan.
3. NPWP Cabang
NPWP Cabang adalah perpanjangan dari NPWP Badan induk. Setiap lokasi usaha yang secara administratif terpisah (misalnya di kota berbeda) biasanya memiliki NPWP cabang. NPWP cabang memiliki nomor yang mirip dengan NPWP induk, dengan tiga digit tambahan di akhir yang menandai nomor cabang.
Contoh: NPWP induk 01.234.567.8-901.000, NPWP cabang 01.234.567.8-901.001, cabang ke-2 01.234.567.8-901.002, dan seterusnya.
NPWP cabang penting untuk:
- Penerbitan e-Faktur di masing-masing lokasi.
- Pelaporan SPT PPN untuk transaksi lintas cabang.
- Pemenuhan izin usaha di daerah.
4. NPWP Joint Operation (JO)
Joint Operation adalah kerja sama antara dua atau lebih perusahaan untuk proyek tertentu. JO bukan entitas hukum baru, melainkan kontrak kerja sama. JO tetap membutuhkan NPWP untuk memenuhi kewajiban pajak atas proyek tersebut.
NPWP JO diterbitkan dengan menggunakan nama JO sebagai WP, dan NPWP ini berbeda dari NPWP anggota JO. JO biasanya berlaku selama proyek berjalan, dan ditutup setelah proyek selesai.
5. NPWP Bentuk Usaha Tetap (BUT)
Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk kehadiran perusahaan asing di Indonesia yang tidak berbadan hukum Indonesia, tetapi dianggap memiliki presence tetap. BUT wajib memiliki NPWP karena dianggap setara dengan WP Badan.
Ciri-ciri BUT:
- Tempat manajemen berada di Indonesia.
- Ada tempat usaha tetap di Indonesia.
- Ada agent atau perwakilan permanen.
- Kegiatan berlangsung lebih dari 60 hari dalam 12 bulan.
BUT wajib mendaftarkan NPWP ke KPP Wajib Pajak Luar Negeri atau KPP Badan dan Orang Asing. Informasi tentang WNA dan NPWP ada di kebangsaan NPWP.
6. NPWP Istri/Suami (gabung)
Untuk pasangan suami istri yang memilih untuk menggabungkan NPWP (atas kehendak bersama), DJP mengeluarkan NPWP gabungan dengan nomor NPWP suami sebagai referensi. NPWP istri terpisah tetap ada, tetapi pelaporan SPT dilakukan bersama.
Hal ini biasanya dilakukan untuk simplifikasi pelaporan PPh. Jika tidak ingin digabung, masing-masing pasangan melaporkan SPT secara terpisah dengan NPWP masing-masing.
7. NPWP untuk anak di bawah umur
Anak di bawah umur yang memiliki penghasilan (misalnya dari kerja paruh waktu atau bisnis online) tetap bisa memiliki NPWP. NPWP anak menggunakan NIK anak yang tertera di Kartu Keluarga, dan pengurusannya dilakukan oleh orang tua atau wali.
8. NPWP untuk yayasan dan lembaga nirlaba
Yayasan dan lembaga nirlaba juga wajib memiliki NPWP, terutama jika menerima penghasilan dari kegiatan usaha atau memiliki karyawan. NPWP yayasan diterbitkan atas nama badan hukum yayasan, dengan pengurus sebagai penanggung jawab.
9. NPWP untuk koperasi
Koperasi yang memiliki kegiatan usaha dan omset di atas PTKP wajib memiliki NPWP. NPWP koperasi diterbitkan atas nama badan hukum koperasi, dengan pengurus sebagai penanggung jawab pajak.
Cara memilih jenis NPWP yang tepat
Untuk memilih jenis NPWP, tanyakan pada diri sendiri:
- Apakah saya pribadi atau mewakili badan? Jika pribadi, gunakan NPWP OP. Jika mewakili badan, gunakan NPWP Badan.
- Apakah saya menjalankan usaha dari banyak lokasi? Jika ya, pertimbangkan NPWP Cabang.
- Apakah saya bagian dari joint operation? Jika ya, daftar NPWP JO.
- Apakah saya WNA atau mewakili perusahaan asing? Jika ya, daftar NPWP BUT.
Untuk konsultasi lebih lanjut, hubungi Kring Pajak 150200.
FAQ tentang Jenis NPWP
Apa saja jenis NPWP?
Jenis utama: Orang Pribadi, Badan, Cabang, Joint Operation, dan Bentuk Usaha Tetap. Penjelasan di jenis NPWP.
Apakah NPWP pribadi bisa untuk usaha?
Ya, untuk usaha perorangan, NPWP pribadi bisa dipakai. Untuk badan usaha, gunakan NPWP badan.
Berapa jumlah NPWP cabang yang boleh dimiliki?
Tidak ada batasan, tetapi setiap cabang di lokasi berbeda harus memiliki NPWP cabang sendiri.
Apakah joint operation wajib punya NPWP?
Ya, JO yang memiliki kegiatan ekonomi di Indonesia wajib memiliki NPWP.
Bagaimana cara daftar NPWP cabang?
Login ke DJP Online, pilih menu Pendaftaran NPWP Cabang, dan isi data lokasi.
Apakah NPWP BUT sama dengan NPWP badan biasa?
Formatnya sama, tetapi BUT dikategorikan sebagai WP Luar Negeri dan terdaftar di KPP khusus.
Berapa lama NPWP berlaku?
NPWP berlaku seumur hidup, kecuali ada perubahan status (misalnya PNBP dibekukan).
Penutup
Jenis NPWP yang beragam memastikan setiap entitas memiliki identitas pajak yang sesuai. Pilih jenis yang tepat berdasarkan status Anda, dan pastikan semua data di DJP Online akurat. Pelajari lebih lanjut di NPWP adalah dan kategori NPWP.